Makassar – Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan koordinasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang disambut langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/04/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah yang diinisiasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendorong transformasi layanan pertanahan dan tata ruang dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program strategis kerja sama antara ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah, yang meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi OSS, hingga penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang di daerah.
Kakanwil BPN Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan ruang. “Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KPK diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kepastian hukum atas tanah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik inisiatif dan sinergi yang dibangun bersama ATR/BPN dan KPK. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung penuh implementasi program-program strategis tersebut, khususnya dalam hal integrasi data, percepatan sertipikasi aset daerah, serta penyelesaian permasalahan pertanahan secara komprehensif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam pelaksanaan program kerja sama yang berkelanjutan, guna mendorong peningkatan investasi, efisiensi pelayanan, serta penguatan daya saing daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Komentar